The OPTIMALISASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA OPTIMALISASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Abstract
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem informasi terhadap efektifitas Pelayanan Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode penelitian ini menggunakan metode observasi lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai/petugas, masyarakat pengguna layanan dan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan sistem informasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas layanan publik. Menggunakan sistem informasi menjadikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
Kata Kunci: Sistem Informasi, Masyarakat Pengguna Layanan, User, Administrator, Pimpinan Organisasi Pemerintah
Abstract
This study aims to analyze the effect of information systems on the effectiveness of Public Services at the Office of the Ministry of Religion, Lima Puluh Kota District. This research method using field observation method. The population in this study were employees / officers, community service users and the head of the Office of the Ministry of Religion of Lima Puluh Kota Regency. The results of this research can be concluded that the existence of information systems has a great influence on the quality of public services. Using information systems makes public services more effective and efficient.
Keywords: Information Systems, Community Service Users, Users, Administrators, Leaders of Government Organizations.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
- DAFTAR PUSTAKA
- Falikhatun. 2003. “Pengaruh Budaya Organisasi, Locus Of Control Dan Penerapan Sistem Informasi Terhadap Aparat Unit-Unit Pelayanan Publik”. Emprika. Vol. 16. No.2 Desember. 263-281
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teransaksi Elektronik.
- Turnip, Kaiman. Birokrasi Masa Depan Dengan Penggunaan Information Technology Perubahan Sikap Dalam Mengadopsi Teknologi Informasi dan E-Government. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Pemerintah
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.