KEBIJAKAN POLITIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Ahmad Fikri Sabiq
Keywords: Kebijakan Politik, Pendidikan Agama Islam

Abstract

Kebijakan pemerintah kolonial terhadap pendidikan agama sangat sarat akan kepentingan politik. Kolonial sadar bahwa pendidikan agama menanamkan sikap-sikap yang mengancam kekuasaan pemerintah kolonial. Oleh karenanya, berbagai kebijakan dari kolonial ini dibuat agar pendidikan agama tidak berkembang. Agama (khususnya Islam) tidak memberikan konsep negara secara detail. Oleh karenanya, berbagai kajian mengenai hubungan antara negara dan agama masih berlangsung sampai abad modern. Berbagai kajian ini membentuk berbagai 3 golongan, yaitu golongan yang berpendapat bahwa negara dan agama adalah dua hal yang terpisah, golongan yang berpendapat sebaliknya yaitu negara dan agama adalah dua hal yang saling berkaitan erat, serta golongan ketika yang mencoba berada di titik tengah antar keduanya. Kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan agama sebelum tahun 2003 ditandai dengan berubah dan berkembangnya kurikulum pendidikan nasional. Dari adanya pengaruh demokrasi terpimpinnya Soekarno dalam pendidikan, pengaruh dibubarkannya PKI terhadap dunia pendidikan, serta mulai adanya dualisme kebijakan pendidikan nasional, yaitu adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dengan Departemen Agama. Kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan setelah tahun 2003 sangat dipengaruhi oleh Undang-undang yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Berbagai kebijakan pendidikan Islam setelah tahun 2003 adalah mencakup kurikulum, anggaran, dan kelembagaan.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Sabiq, A. F. (2021). KEBIJAKAN POLITIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA . Lentera, 5(2). Retrieved from https://lentera.kemenag.go.id/index.php/lentera/article/view/28

References

  1. Achidsti, Sayfa Auliya. (2009). “Pancasila, Kekuasaan, dan Politisasi Agama dalam Negara Budaya Patron-Klien”, in Gugun El-Guyanie (ed.), Kekuasaan dan Agama, Yogyakarta: Obsesi Pers.
  2. Angin, Syah Azis Perangin. (2009). “Negara dan Agama dalam Panggung Sejarah dan Ideologi”, in Gugun El-Guyanie (ed.), Kekuasaan dan Agama, Yogyakarta: Obsesi Pers.
  3. Assegaf, Abd. Rahman. (2005). Politik Pendidikan Nasional, Yogyakarta: Kurnia Alam.
  4. El-Guyanie, Gugun. (2009). “Khilafah vs Demokrasi: Relasi antara Agama dan Kekuasaan”, in Gugun El-Guyanie (ed.), Kekuasaan dan Agama, Yogyakarta: Obsesi Pers.
  5. Hasan, Nor. (2014). “Agama dan Kekuasaan Politik Negara”, Karsa 22.
  6. Irham. (2015). “Pesantren dan Perkembangan Politik Pendidikan Agama di Indonesia”, Ta’lim 13.
  7. Mahfud, Choirul. (2016). Politik Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  8. Mannan, Abd. (2014). “Islam dan Negara”, Islamuna 1: 185-193.
  9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
  10. Riyadi, Ali. (2006). Politik Pendidikan: Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional, Yogyakarta: Ar-Ruzz.
  11. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.